Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebcsar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan berdirinya Badan Usaha Milik Desa diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat dan memupuk modal.

Penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes berhak mengajukan penyertaan modal selama program dan kegiatan BUMDes masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Oleh karena itu sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 , penyertaan modal BUMDes sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:

a. penyertaan modal Desa;

b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan

c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam

Musyarvarah Desa/Musyawarah Anrar Desa untuk menambah modal.

(2) Modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berasal dari:

a. penyertaan modal Desa: dan

b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.

(3) Penyertaan modal Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APBDesa masing-masing Desa, yang ditetapkqn denganPeraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

(4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

 

Baca juga: Unit Usaha BUMDes

 

Pasal 41

(1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:

a. modal awal pendirian BUIvI Desa/BUM Desa bersama; dan/atau

b. penambahan modal BUM Desa/ BUHI Desa bersama.

(2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. uang; dan/atau

b. barang selain tanah dan bangr:nan.

(3) Penyertnan rnoclal masyarakat Desa sebagaimana ciimaksud pada ayat (1)   

     berupa:

a. uang; dan/atau

b. barang , baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.

(4) Penyertaan modal Desa dan penyerteian modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawerah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa. 

 

Pasal 42

Penyertaan modal Desa dan /atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b digunakan untuk:

a.    pengembangan kegiatain Usaha BUM Desa /BUM Desa bersama dan/atau unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;

b.    penguatan' struktur permoclalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau

c.    penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan keg;atan tertentu.

 

Pasal 43

(1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal40 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarahn Desa/ Musyawarah Antar Desa.

(2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUMDesa/BUM Desa bersarna sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa/BUM Desa bersama.

(3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUMDesa/BUM Desa bersama scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk ba-rang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

 

Baca juga: Aset BUMDes

 

Pasal 44

(1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama, pelaksanaoperasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.

(2) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUMDesa/BUM Desa bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.

(3) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM. Desabersama sebagamana dimaksud pada ayat (2)dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.

(4) Pcnambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Dcsa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Anggaran Dasar BUMDesa/BUM Desa bersama.

Blog

Artikel Terkait

Kontak Kami

Informasi Kontak

Alamat
Jalan Batununggal Raya No. 429, Batununggal, Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40266
Telepon
Telp. 022-87316356
Hp. 082117565835 (WA)
Website
www.bumdes.com
Kontak Kami

Tertarik Memiliki Aplikasi Bumdes ?