Badan Usaha Milik Desa atau biasa disebut dengan BUMDes adalah sebuah usaha yang dimiliki oleh desa. Dalam hal ini undang undang memberikan kuasa untuk mengelola asset desa dan diantaranya adalah dengan mengelola BUMDes. Lalu bagaimana jika BUMdes tersebut rugi, bangkrut atau pailit? Mari kita simak peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021.

 

Pasal 61

(1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa/ BUM Desa bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.

(2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.

(3) Didalam hal terdapat indikasi kesalahan dan /atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BIJM Desa bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa /Musyawarah Antar Desa.

 

Pasal 62

(1) Dalam hal hasil pcmeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 menemukan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan / atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa/BUM

(2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan ateu kelalaiannya;

b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sestrai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/ Musyarvarah Antar Desa;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibaLkan kerugian; dan

d. telah rnengambii tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjuttnya kerugian tersebut.

(3) Dalam hal kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Desa / Musyawarah Antar Desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan,/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan

(4) Dalam hal penasihat, pelaksarra operasionai, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Desa / Musyawarah Antar Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

 

Pasal 63

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasai 61 menemukan kerugian murni sebagai kcgagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasehat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Desa/BUM Desa bersama.

(2) Dalam hal BUM Desa/BUNI Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat merrut.upi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyarvarah Desa / Musyawarah Antar Desa.

(3) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa/musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan :

a. dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama tidak memiliki kreditur, Aset BUM Desa / BUM Desa bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa / BUM Desa bersama;

b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;

c. merestrukturisasi. keuangan BUM Desa / BUM Desa bersama;

d. menutup sebagian Usaha BUM Desa / BUM Desa bersama, serta melakukan. reorganisasi BUM Desa / BUM Desa bersama; dan

e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Oleh sebab itu maka BUMDes / BUM Desa Bersama  harus mampu menunjukan suatu kerugian, kebangkrutan dan kepailitan BUMDes   / BUM Desa Bersama sesuai dengan standar standart keuangan usaha, dan dalam hal ini Akuntansi sangat berperan penting. Dengan akuntansi akan bisa diaudit bagaimana suatu usaha / BUMDes bangkrut. apakah karena faktor yang bisa ditoleransi seperti bencana alam, kondisi politik dan lain lain. Ataukah karena kesalahan dalam mengelola atau malmanajemen yang dilakukan oleh pengelola atau pengurus BUMDes / BUM desa Bersama.

Dengan akuntansi akan diketahui penyebab penyebab terjadinya kerugian, kebangkrutan dan pailit. Maka apabila tidak menggunakan akuntansi, maka pengurus BUMDes / BUM Desa Bersama harus bertanggungjawab baik secara manajerial maupun secara hukum.

Jika ditemukan kesalahan dalam pengelolaan terutama adanya fraud (kecurangan / pencurian / korupsi), maka pihak yang melakukan fraud itu yang ikut bertanggungjawab baik dalam perdata (mengganti kerugian) maupun secara pidana (tindak pidana korupsi). Namun jika dalam akuntansi ditemukan bahwa tidak ada fraud atau kesalahan kesalahan yang menyebabkan kerugian dari pengurus, tetapi dari hal hal yang tidak terduga, maka kerugian sebagaimana ayat 1, kerugian BUMdes ditentukan menjadi BUMdes.

Dari pembahasan tersebut diatas, akuntansi dan standar akuntansinya sangat menentukan kerugian, kebangkrutan dan kepailitan. Musyawarah Desa hanya memutuskan atau menyatakan atas dasar Akuntansi, bukan atas dasar data dan informasi yang tidak mendukung.

Blog

Artikel Terkait

Kontak Kami

Informasi Kontak

Alamat
Jalan Batununggal Raya No. 429, Batununggal, Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40266
Telepon
Telp. 022-87316356
Hp. 082117565835 (WA)
Website
www.bumdes.com
Kontak Kami

Tertarik Memiliki Aplikasi Bumdes ?